gender

Kegiatan P2P LIPI


Seminar Intern: “Competing Image and Negotiating Power for Women’s Leadership in Muhammadiyah”
8 April, 2008
Isu jender menjadi topik bahasan yang menarik dalam seminar intern yang diadakan oleh Pusat Penelitian Politik kali ini. Kurniawati Hastuti Dewi, MA., peneliti bidang perkembangan politik lokal Pusat Penelitian Politik LIPI, membawakannya dalam makalah yang berjudul “Competing Image and Negotiating Power for Women’s Leadership in Muhammadiyah” dengan moderator Irine Hiraswari Gayatri, MA. Makalah tersebut merupakan pengembangan dari thesis Masternya yang berjudul “Women’s Leadership in Muhammadiyah: ‘Aisyiyah’s Struggle for Equal Power Relations” (2007).

Peneliti yang meraih gelar master dari the Australian National University ini berupaya untuk mengamati konstruksi posisi dan peran perempuan dalam Muhammadiyah melalui analisis relasi jender. Bagaimana kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah telah didefinisikan dalam konsep dan prakteknya merupakan titik tolak makalah yang ditujukan untuk menghadirkan competing images dari kepemimpinan perempuan dan memotret negosiasi kekuasaan antara elite Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, dan juga antara generasi muda dan tua dalam ‘Aisyiyah. ‘Aisyiyah merupakan sayap perempuan di Muhammadiyah sekaligus menjadi organisasi perempuan muslim tertua di Indonesia. ‘Aisyiyah inilah yang bertanggung jawab untuk mengelola anggota-anggota perempuan di Muhammadiyah.

Menurutnya, meskipun elite Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memiliki kesamaan konsep mengenai kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah, yaitu bahwa perempuan sebaiknya bersikap berdasarkan fitrah, namun dalam prakteknya tidak ada pandangan yang monolitik mengenai kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah. Perjuangan bagi kepemimpinan perempuan di Muhammadiyah merefleksikan “pertarungan” antara image atau corak kepemimpinan maskulin dan feminim, yang kemudian menentukan strategi yang sebaiknya dipilih dalam negosiasi kekuasaan. Pilihan terhadap corak kepemimpinan perempuan yang feminim berbading lurus dengan konteks kultural budaya Jawa yang melingkupi interaksi di dalam ‘Aisyiyah maupun Muhammadiyah. Yaitu bahwa seorang perempuan calon pemimpin di lingkungan Muhammadiyah seyogyanya mencerminkan perilaku sosial ideal perempuan jawa, yang juga menghindari cara-cara agresif, agar dapat memenangkan negosiasi kekuasaan tanpa merendahkan kaum laki-laki di Muhammadiyah.

Sebagai kesimpulan, peneliti yang kerap disapa Nia ini mengungkapkan bahwa kandidat perempuan yang diharapkan menjadi pemimpin di Muhammadiyah sebaiknya tetap memelihara karakter feminim sehingga dapat diterima secara religius maupun kultural dalam organisasi yang didominasi oleh kaum pria ini. Kecenderungan ini berdampak pada pilihan yang masuk akal untuk menegosiasikan hubungan jender atau kekuasaan yang kembali menyarankan pendekatan gradual dan tidak konfrontatif (menjauhi konflik). Temuan semacam itu menegaskan adanya hegemoni budaya Jawa dan hegemoni standar maskulin sebagai patokan berperilaku bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menjadi pemimpin di Muhammadiyah. Bagi perempuan untuk bisa ‘diterima’ dalam lingkungan Muhammadiyah yang didominasi laki-laki, ia harus tetap menggunakan dan mengolah kualitas feminim; meskipun pada titik tertentu kepemimpian perempuan di Muhammadiyah yang bercorak feminim ini akan dengan mudah dicap sebagai ‘yang lain’ di dalam tatanan kepimpinan yang maskulin. Sebuah temuan awal yang membuka mata tentang inter-relasi dalam menerjemahkan kepemimpinan perempuan yaitu keterkaitan antara doktrin agama, budaya dan jender sebagai tantangan Muhammadiyah kontemporer